Dari Rembug Regional Bali 2004, Menuju ''Bali Incorporation'', ''Strategy Plan'' Perlu segera Dirumuskan

Di tengah masih lesunya perekonomian di daerah ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bali membuat terobosan dengan menggelar rembug regional. Dalam acara yang berlangsung di Hotel Nikki, Kamis (11/3) kemarin itu, hadir pula sejumlah narasumber dari instansi pemerintah (Pemprop Bali). Sempat berlangsung diskusi yang intens guna mencari solusi dari berbagai persoalan yang selama ini menggelayuti dunia usaha. Berikut rangkumannya.

Sejumlah persoalan sempat muncul ke permukaan. Antara lain menyangkut hubungan industrial yang melibatkan pengusaha dan pekerja, regulasi pemerintah, masalah perpajakan, peran Jamsostek, peningkatan sumber daya manusia serta berbagai isu global yang berimplikasi langsung pada daya saing produk dalam negeri. Permasalahan-permasalahan ini sempat didiskusikan karena sejumlah pejabat dari dinas terkait hadir sebagai nara sumber.

Menurut Ketua Apindo Bali Panudiana Kuhn, kondisi perekonomian nasional, termasuk Bali saat ini babak belur. Belum lagi secara nasional, tidak tercipta kondisi usaha yang kondusif. Sebagai regulator, pemerintah kerap membuat keputusan yang kontroversial, yang dari kaca mata pengusaha sangat menghambat.

Dia lantas menyebut salah satu contoh yakni kebijakan "uang pisah", di mana Menaketrans berbeda dengan Dirjen PHI. Padahal keduanya dalam satu atap. Dalam surat edarannya Menakertrans No.18.KP.04.29.2004 tertanggal 6 Januari 2004 menyebutkan, pekerja yang di-PHK karena kesalahan berat atau mengundurkan diri tetap diberi uang penggantian. Baik uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan sesuai masa kerja. Di sisi lain Dirjen PHI Depnakertrans No.B.468/DPHI/VII/2003 perihal penjelasan UU No.13 tentang Ketenagakerjaan menyatakan tidak ada penggantian.

Ini hanya salah satu contoh dari sekian banyak ketidakpastian dunia usaha di Indonesia. Saking kacaunya, kata Kuhn, sejumlah investor asing seperti Sony terpaksa hengkang dari Indonesia. "Kami ingin agar menteri itu pro bisnis semata-mata untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif,''pintanya.

Bagi pengusaha, yang terpenting perusahaan bisa meningkatkan pendapatannya. ''Dengan demikian bisa bayar pajak dan mensejahterakan karyawan,'' papar Ketua Urusan Luar Negeri Kadin Bali ini. Sementara itu Kasubdis Hubungan Industrial dan Perlindungan Naker Propinsi Bali I Made Lastrawan mengatakan pada prinsipnya pemerintah berusaha berada di tengah, ketika terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha.
Mengenai tumpang-tindihnya kebijakan untuk satu masalah yang sama, dia mengaku tidak berkompeten untuk menjelaskan. Sebagai pelaksana di lapangan, pihaknya berkewajiban untuk mensukseskan apa yang telah digariskan dari pusat. Dalam kasus "uang pisah" ini, pihaknya telah mempertanyakannya ke Jakarta.

Dari sisi perpajakan, para wajib pajak di Bali ternyata cukup kooperatif. Tahun lalu bisa diraup Rp 2,3 trilyun pajak, melampaui target Rp 2 trilyun. Menurut Bambang Panji Sularso dari Kantor Pajak Wilayah Bali, pihaknya berupaya agar prestasi ini dipertahankan.

Pemerintah selalu berusaha agar berbagai peraturan mengenai pajak tidak sampai mengganggu produktivitas para pengusaha dan pekerja. Di sisi lain, kesadaran dari para wajib pajak sangat diperlukan, karena saat ini negara sangat membutuhkan hasil pajak.

Bali IncorporateSelain masalah teknis itu, Ketua BTB Putu Agus Antara mengusulkan agar seluruh stakeholder yang ada di Bali bersatu untuk memikirkan bagaimana Bali ke depan. Menurutnya, tak bisa dipungkiri 80% aktivitas perekonomian di Bali bergantung pada sektor pariwisata.

Untuk itu perlu ada sinergi dari berbagai kekuatan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kepariwisataan. Dengan berbagai keunggulan komparatifnya, Bali masih menjadi destinasi idaman.

Menurutnya pengusaha muda secara nasional sedang mengalami krisis leadership, termasuk di sektor pariwisata. Oleh karena itu dia berharap, Bali jangan lagi terlalu bergantung kepada pusat. Kalau semua stakeholder dan komponen lainnya di daerah ini dapat bersinergi, Bali akan berkembang menjadi seperti Singapura.
Dengan demikian semua sektor akan saling mendukung. Selama ini sektor-sektor itu berjalan sendiri-sendiri. Panudiana Kuhn menyambut baik gagasan Putu Antara untuk membentuk Bali incorporated. Dengan sinergi yang ada, segala sumber daya yang ada di daerah ini bisa digerakkan menuju satu tujuan yang terfokus.

Untuk itu perlu ditunjang oleh perencanaan yang strategis (strategic plan) dengan poin-poin terinci. Harus ada pembagian tugas, apa yang dilaksanakan kalangan industri, pemerintah dan masyarakat. Karena itu kepala-kepala daerah di Bali ini harus bisa duduk satu meja dengan kalangan industri dan komponen lainnya. (gre)